Depok  

Beres Sudah, Interpelasi Ditarik, Kartu Depok Sejahtera Pakai Warna Putih

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Setelah sempat memanas. Sejumlah kontroversi Kartu Depok Sejahtera (KDS) akhirnya menemui titik temu. Wakil rakyat di DPRD Kota Depok sudah menarik kembali hak interpelasinya. Begitupun, Pemkot Depok yang menyambut baik koreksi yang disampaikan.

Wakil Walikota Depok, Imam Budi Hartono mengapresiasi, komunikasi yang dijalin anggota DPRD Kota Depok dengan Pemkot Depok terkait dengan hak interplasi soal KDS.

“Sehingga, kami dapat menjelaskan dan apa yang menjadi tujuan dan perjuangan teman-taman di DPRD ini bisa di jalankan dengan kami di eksekutif. Itu yang menurut saya harus ada posisi kegiatan ataupun kebijakan yang harus bisa kami terima apa yang disarankan daripada teman-teman DPRD,” ungkapnya kepada Radar Depok selepas Rapat Paripurna, di Gedung DPRD Kota Depok, Kamis (3/8).

Imam menjelaskan, komunikasi maupun diskusi yang dilakukan legislatif dan eksekutif itu telah membuahkan sejumlah hasil. Diantaranya, perubahan warna pada KDS yang dianggap sebagai bentuk kampanye, karena menggunakan warna dari salah satu partai.

“Misalkan, terhadap kartu yang mereka lihat bahwa ada warna tertentu yang membuat mereka tidak nyaman. Sehingga, harus diubah dengan format yang diberikan saran dari DPRD,” katanya.

Solusinya, kata Imam, warna KDS akan diubah menjadi warna putih yang dianggap netral. Tidak mewakili partai manapun.  “Warnanya netral, putih,” singkatnya.

Selain warna, beber dia, pihaknya juga melakukan evaluasi terhadap penerima dan koordinatornya. Sehingga, kontroversi KDS itu dianggap telah selesai dan sesuai dengan keinginan anggota DPRD Kota Depok yang sempat mengajukan hak interplasi.

“Ini yang memang kita harus lakukan agar sesuai apa yang kita harapkan sama temen-temen DPRD jadi itu semua kita akomodir. Semuanya, sudah kita anggap selesai dan Alhamdulillah pada hari ini temen temen fraksi mencabut dari perihal yang di usulkan kemarin (hak interpelasi),” jelas Imam.

Sementara itu, Anggota Fraksi PDI Perjaungan DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menegaskan, penarikan hak interpelasi merupakan bukti kekompakan antara legislatif dan eksekutif dalam mementingkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya menekankan begini. Politik itu pada akhirnya adalah kontestasi argumen dan kontestasi pemikiran. Politik bukan soal menang atau kalah, ini yang kita pertontonkan pada hari ini ya,” ungkapnya.

Menurut dia, hak interpelasi sempat dipakai puluhan wakil rakyat untuk memastikan KDS tepat sasaran. Sehingga, masyarakat yang membutuhkan dapat merasakan manfaat nyata dari terobosan Mohammad Idris – Imam Budi Hartono tersebut.

“Karena dari sejak awal, posisinya adalah bukan program ke sejahteraan sosialnya kita tolak, tetapi bagaimana progam KDS ini Bisa memastikan progam kesejahteraan sosial ini bisa dengan maksimum,” terang Ikra, sapaannya.

Contohnya, sebut Ikra, mulai dari data penerima manfaat, perekrutan koordinator hingga persoalan teknisnya. Terlebih, sebelum melakukan interplasi mereka sudah sempat melakukan surat-menyurat.

“Nah ternyata, dalam proses diskusi dan debat dan sebagainya itu saya sampaikan respect setinggi-tingginya kepada pemerintah kota yang mau terima, dan mau hadir,” ucapnya.

Ikra menandaskan, pihaknya merasa persoalan KDS telah sampai pada titik temunya. Sehingga, tidak perlu ada lagi interplasi yang dilakukan.

“Secara kronologis yang ini dilaksanakan dulu, ternyata yang ini sudah bisa menyelesaikan, kami pikir ngapain kita lanjutkan,” tandasnya. (rd/ger)

Jurnalis : Gerard Soeharly

Editor : Junior Williandro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.