Buruh Sukabumi Ancam Modar Seminggu atau UMK 2022 Naik Signifikan

  • Whatsapp
Ilustrasi buruh

SUKABUMI – Apakah Upah Minimum Kabupaten atau UMK 2022 Kabupaten Sukabumi akan naik? Sejatinya ini bukan pertanyaan, tapi ekspektasi para pekerja, buruh dan karyawan yang bekerja di wilayah Kabupaten Sukabumi.

Tuntutan inipun yang dilayangkan oleh Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI) Kabupaten Sukabumi.

Bacaan Lainnya

“Kami menuntut Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menetapkan kenaikan UMK 2022 Kabupaten Sukabumi naik signifikan,” tegas Ketua FSP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi Mochammad Popon kepada Radar Sukabumi, Rabu (3/11).

Popon menjelaskan, jika melihat mekanisme dalam aturan yang baru dalam Peraturan Pemerintah Tahun 36 Tahun 2021 maka peluang naiknya sangat kecil.

Ini disebabkan pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi yang hasilnya harus positif selama 3 tahun berturut-turut. Sementara kalau berkaca pada 2020 lalu, secara nasional pertumbuhan ekonomi minus berikut terjadi di setiap daerah yang menunjukkan tren minus.

“Tapi bercermin pada tahun lalu mestinya mengacu pada PP 78 Tahun 2015 sebagai payung hukum yang masih berlaku tahun lalu, mestinya tahun lalu UMK tidak naik karena pertumbuhan minus, kondisi ekonomi sedang parah, banyak perusahaan tutup, banyak PHK karena pandemi.

Tapi faktanya di Jawa Barat, semua kabupaten kota masih bisa menaikkan UMK sekitar 2 – 6,5 persen.

Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri tahun 2020 lalu pertumbuhan minus 1,08 persen tapi faktanya Pemerintah Kabupaten Sukabumi bisa menaikkan UMK Kabupaten Sukabumi sebesar 3,2 persen,” papar Popon.

Lantas jika dibandingkan dengan kondisi perekonomian tahun ini, Popon mengklaim bahwa sudah mulai membaik. Bahkan pemeirntah pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan RI mengumumkan ekonomi tumbuh lebih dari 7 persen pada kwarta kedua. Artinya, dasar untuk menaikkan UMK 2022 sangat kuat.

Akan tetapi, timpal Popon, jika pemerintah memaksakan diri untuk tidak menaikkan UMK 2022 karena alasan aturan PP 36 tahun 2021, maka selain bertentangan dengan logika dan akal sehat, juga bertolak belakang dengan kondisi ekonomi saat ini seperti yang dilaporkan oleh Kemenkeu.

“Tahun lalu kondisi ekonomi benar-benar terpuruk karena efek pandemi. Pertumbuhan secara nasional minus, begitu juga dengan di Kabupaten Sukabumi minus 1,08 persen. Tapi faktanya bisa menaikkan UMK 3,2 persen.

Sementara tahun ini pertumbuhan dan kondisi ekonomi sudah bagus. Dan kalau mau berdasarkan pada aturan, aturan mana tahun lalu yang bisa dijadikan payung hukum yang bisa menaikkan UMK?

Karena kalo merujuk pada PP 78 tahun 2015, tahun lalu tidak ada kenaikan UMK. Tapi faktanya UMK naik,” tegasnya.

Lebih lanjut, untuk mempertegas gagasan tersebut, Popon menjelaskan lagi bahwa pemerintah pusat mengklaim bahwa akan terjadi pertumbuhan ekonomi di angka 5,2 persen. Artinya akan ada pertumbuhan yang lebih bagus dan positif pada sektor riil.

Kemudian bicara kesehatan finansial pada industri, menetapkan besaran angka UMK terkait dengan pertumbuhan dan kemampuan ekonomi pada tingkat lokal khususnya pabrik-pabrik atau perusahaan yang akan terkena dampak UMK itu sendiri.

“Nah, kondisi perusahaan-perusahan di Sukabumi khususnya yang karyawannya afiliasi dengan FSP TSK SPSI justru kondisi ordernya saat ini sedang bagus-bagusnya. Bahkan lebih bagus sebelum pandemi, dimana kondisi order sedang bagus.

Diawal pandemi memang ada beberapa perusahaan yang PHK karyawan, tapi saat ini sudah rekrut kembali bahkan jumlah yang direkrut jauh lebih banyak di banding yang di putus hubungan kerjanya,” bebernya.

Untuk itu, Popon menyerukan aksi Sukabumi Modar Seminggu. Dalam aksi tersebut FSP TSK SPSI mengajak seluruh buruh di Kabupaten Sukabumi untuk mogok kera serta mengosongkan pabrik selama sepekan lamanya, tepatnya dari tanggal 27 Nopember hingga 5 Desember 2021.

“Jadi aksi Sukabumi Modar Seminggu, kami mengajak para buruh untuk mogok kerja dan kosongkan pabrik selama seminggu.

Kita turun ke jalan untuk menuntut UMK 2022 Kabupaten Sukabumi naik secara signifkan. Meskipun secara massal, tapi kami juga pastikan dilakukan dengan mematuhi penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Namun, aksi ini bisa saja batal jika Bupati Sukabumi Marwan Hamami merekomendasikan kenaikan UMK 2022 secara signifikan sesuai tuntutan buruh.

“Tapi jika sampai tanggal 27 November nanti Bupati Sukabumi belum merekomendasikan kenaikan UMK 2022, maka aksi Sukabumi Modar Seminggu akan kami laksanakan,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa UMK 2021 Kabupaten Sukabumi saat ini sebesar Rp3.125.444. Jika definisi kenaikan signifikan tersebut diasumsikan paling rendah di angka 10 persen, maka UMK 2022 sebesar Rp3.467.688,4. (izo/radarsukabumi.com)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *