Depok  

Dewan PAN Depok Tanyakan Nasib Interpelasi

RADARDEPOK.COM – Entah di mana rimbanya kejelasan nasib Hak Interpelasi Anggota DPRD Kota Depok terkait program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Setelah sempat panas di ruang sidang paripuran, gonjang – ganjing KDS kini mengambang dan hilang bak ditelan bumi.

Makanya, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Igun Sumarno memastikan, pihaknya akan terus menagih hak interpelasi anggota DPRD terkait program Kartu Depok Sejahtera atau KDS.

Igun yang juga Ketua DPD PAN Kota Depok ini bahkan mengaku, dirinya secara langsung telah berulangkali mempertanyakan kelanjutan hak interpelasi tersebut kepada Ketua DPRD Depok, Yusuf Syahputra.

“Jadi gini, kemarin terakhir kita kemarin rapat paripurna hari Kamis, itu sempat saya pertanyakan ke pimpinan terkait dengan gimana ini, barang interpelasi ini kok sepertinya tidak ada kabar beritanya,” katanya, Jumat (17/06).

Dia mengaku, selalu mengecek kejelasan nasib interpelasi, sampai kerap bolak balik melihat jadwal Bamus. Akan tetapi, dia tidak menemukan adanya jadwal kelanjutan Hak Interpelasi.

“Nah pas kemarin saya lihat jadwal di bulan Juni itu sampai sampai saya baca sampai akhir bulan Juni itu tidak ada di dalam jadwal bamus membamuskan tentang pelaksanaan hak interpelasi itu,” sambungnya.

Tak puas, baru-baru ini Igun kembali mempertanyakan hal tersebut pada Ketua DPRD Depok. Namun sayangnya sampai sekarang pun belum ada kejelasan.

“Inikan kita sampaikan kemarin ke Ketua DPRD, tolong ketua jelasan kepada kita (anggota dewan) kenapa dulu waktu pada saat kita telah di bulan Mei sudah sama-sama disepakati oleh pimpinan bahwa paling lama bulan Juni ini akan diadakan pelaksanaan paripurna tentang hak interpelasi setelah di-Bamuskan,” tuturnya.

Dia juga mengaku tidak puas dengan ngambangnya kelanjutan Hak Interpelasi, bahkan dia makin jengkel lantaran melihat jadwal Bamus malah berisikan agenda lain.

“Tapi malah agenda baru yang masuk, yang harus dilaksanakan bahkan sampai akhir Juni kan. Makanya saya katakan kemarin, ini ada apa tentang ini (interpelasi KDS). Kita nggak mau juga dong hak interpelasi ini yang sudah dikumandangkan dan sudah disetujui bahkan ditandatangani oleh 33 anggota dewan raib atau tenggelam ditelan bumi begitu aja,” timpalnya lagi.

Lebih lanjut pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Depok itu menegaskan, hak interpelasi harus jelas dan wajib dilaksanakan.

“Jadi saya tidak mau dipandang bahwa usul interpelasi ini hanya gonjang ganjing politik yang diakhiri dengan dagelan politik aja. Nah itukan kemarin kita pertanyakan.”

Kendati demikian, Igun enggan berspekulasi lebih jauh atas persoalan ini. “Jikalau memang, saya sih tidak bersuudzon ya, kepada siapapun. Jikalau memang hak interpelasi ini sudah berkurang kadar derajatnya dari jumlah 33 dewan nanti bersurut jadi berapa, saya sebagai Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional dari itu akan bergeser atas nama Fraksi PAN sendiri pun nggak jadi masalah. Kami akan tetap mempertanyakan hak interpelasi ini, kapan dilaksanakan,” tegas dia.

Sebab, menurut Igun, hak interpelasi itu bukan akal-akalan anggota dewan. Hak interpelasi itu betul-betul ada dalam regulasi dan dilindungi sebagai hak dewan untuk bertanya.

“Terus kemarin, saya di Paripurna juga ingin, tolong di annaunce kan (diumumkan) bahwa hak interpelasi ini akan tetap digelar, apapun yang terjadi. Nah akhirnya kemarin pimpinan mengatakan baik, hak interpelasi akan di bamuskan, ya mudah mudahan aja benar gitukan,” katanya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 33 anggota DPRD Depok telah mengajukan hak interpelasi terkait KDS pada Wali Kota Depok dan Wakilnya.

Sebab, mereka menduga ada kejanggalan dalam program yang diusung oleh jagoan PKS tersebut. Namun sayangnya, sampai sekarang hak interpelasi yang diajukan belum ada kejelasan.

Adapun 33 anggota dewan yang mengajukan hak interpelasi itu terdiri dari Partai Gerindra, PDIP, Golkar, PAN, PKB dan PSI. (dra)

Jurnalis : Indra Abertnego Siregar

Editor : Ricky Juliansyah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.