Dipanggil ITDA Cianjur, Delapan OPD Salah Administrasi Keuangan

RADARCIANJUR.com- Inspektorat Daerah (ITDA) Cianjur menyatakan, pemanggilan delapan pejabat setingkat Kepala Dinas OPD kemarin menghasilkan temuan kesalahan administrasi dan keuangan.

Hal tersebut sesuai tindaklanjut dari ITDA Cianjur dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat (BPK- Jabar), surat Nomor 700/4385/Inspt/2022 perihal temuan Badan Pemeriksaan Keuangan RI (BPK-RI) tahun 2021.

Kedelapan OPD lingkungan Pemkab Cianjur tersebut diantaranya Sekretaris DPRD, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga (Disdikpora) Cianjur, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkimtan), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (DKP), Bagian Umum Sekretariat DPRD Cianjur dan RSUD Cimacan.

Kepala Inspektur Inspektorat Daerah (ITDA) Kabupaten Cianjur, Cahyo Supriyo mengatakan, pihaknya mengundang delapan OPD Pemkab Cianjur terkait dengan tambahan pemeriksaan BPK terhadap laporan pengadministrasian dan keuangan yang merupakan tindak lanjut dari pemeriksaan tahap pertama.

Tambahan pemeriksaan tahap kedua ini akan dilakukan selama 16 hari. “Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kemarin untuk melengkapi hasil pemeriksaan tahap pertama. Ada beberapa temuan di delapan OPD (organisasi perangkat daerah) yang bersifat fisik maupun temuan administrasi,” katanya kepada wartawan, Selasa (21/06).

Selain itu, tujuan mengundang ke delapan setingkat OPD ini untuk menyamakan persepsi agar hasil temuan itu segera ditindaklanjuti dengan melengkapi laporan administrasi dan laporan keuangannya.
“Memang sebetulnya ini (pemeriksaan) merupakan hal biasa karena setiap tahun BPK melakukannya di daerah,” ujarnya.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan laporan pengadministrasian dan keuangan di beberapa perangkat daerah di Kabupaten Cianjur jadi bahan temuan BPK. Satu di antaranya bisa jadi karena faktor kelalaian.
“Iya memang banyak faktornya. Bisa jadi karena kelalaian atau faktor penyebab lainnya,” terangnya.

Cahyo mengaku, telah menginstruksikan kepada delapan perangkat daerah agar segera melengkapi sebagaimana amanat BPK.

Selanjutnya, jika sudah dilakukan pemenuhan kelengkapan laporan pengadministrasian maupun keuangan, BPK akan kembali mengecek segala kelengkapan. “Hingga saat ini, pengecekan terhadap sebanyak delapan OPD terus dilakukan. Guna melihat progres kelengkapan administrasi apakah kekurangannya sudah dilengkapi atau tidak,” paparnya.

Hasil pengecekan tersebut nantinya akan dilaporkan kembali atau biasa disebut laporan hasil pemeriksaan (LHP). “Kami akan terus pantau progres pelengkapan kekurangan laporan administrasi dan laporan keuangan di delapan perangkat daerah ini,” ungkapnya.

Wakil Bupati Cianjur, TB Mulyana Syahrudin menilai pemanggilan ke delapan setingkat OPD Kabupaten Cianjur agar kinerja yang dihasilkan jauh lebih baik. “Untuk perbaikan dan evaluasi sehingga kinerja selanjutnya akan bagus,” pungkasnya. (byu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.