Dokumen Mutasi Pejabat Bocor, Sistem Keamanan Data Lemah

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Inspektorat Kabupaten Bekasi akan melakukan pemeriksaan atas bocornya rancangan rotasi mutasi ratusan pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi melalui aplikasi melalui pesan singkat WhatsApp.

Padahal, Pemkab Bekasi belum melakukan proses rotasi mutasi, namun dokumennya sudah beredar melalui WhatsApp.

“Memang dokumen tersebut sudah beredar. Saat ini, kami sedang melakukan pemeriksaan ke beberapa pegawai,” ujar Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, Ma Supratman kepada Radar Bekasi, Senin (25/4).

Padahal kata dia, data-data tersebut merupakan dokumen rahasia pemerintah. Sehingga, tidak boleh keluar sebelum waktunya. Menurut Supratman, draft yang keluar itu telah dibahas melalui tim kinerja penilai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Saya ada didalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), yang ikut melakukan pembahasan dokumen tersebut. Dan itu merupakan tahap awal, dan belum final,” terangnya.

Lanjut Supratman, apabila sampai ketahuan siapa yang membocorkan data itu, pihaknya tidak segan-segan untuk memberikan sanksi tegas. Kemudian, jika memang ada unsur dari luar (non ASN), maka pihaknya akan melaporkan kasus itu sebagai pelanggaran dengan UU ITE.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Sekda serta Plt Bupati terkait tersebarnya dokumen itu. Sehingga, setelah ditemukan pelakunya, kami akan laporkan untuk diambil tindakan,” bebernya.

Supratman mengakui, kekosongan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi, sudah berlangsung cukup lama, sehingga akan dilakukan rotasi mutasi. Hanya saja, karena kepala daerah masih dijabat Plt, dan belum definitif, maka harus melalui izin dari Kemendagri.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini menilai, bocornya dokumen rotasi mutasi tersebut, menandakan lemahnya sistem keamanan data di Pemkab Bekasi.

“Jelas sangat memprihatinkan. Tapi terlepas dari itu resmi atau tidak resmi, proses rotasi mutasi kan memang sudah seharusnya dilakukan untuk mengisi kekosongan pejabat di lingkup ASN,” terangnya.

Menurut Ani, jika dilihat kekosongan pejabat di lingkungan Pemkab Bekasi yang jumlahnya mencapai ratusan, menandakan adanya kelemahan sistem kepegawaian di pemerintahan.

“Ini juga dampak dibiarkannya kekosongan terlalu lama,” tandas Ani. (and)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.