Depok  

Farida Rachmayanti: Penertiban PKL Kemiri Muka Harus Kedepankan Kesejahteraan Pedagang

Anggota DPRD Kota Depok Dapil Beji Cinere Limo, Farida Rachmayanti
Anggota DPRD Kota Depok Dapil Beji Cinere Limo, Farida Rachmayanti

DEPOK – Tertundanya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Kemiri Muka Kota Depok, mengisyaratkan perlu satu tahapan lagi untuk mengefektifkan komunikasi. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Depok Dapil Beji Cinere Limo, Farida Rachmayanti.

“Kami mengerti. Memang butuh waktu untuk kesepemahaman. Apalagi ini pengaruhnya berkaitan dengan kesejahteraan pedagang,” ungkap Anggota Legislatif (Aleg) dari Fraksi PKS ini.

Farida menyatakan, sebenarnya pada April 2022 lalu, Perwakilan Komunitas Pasar Kemiri Muka pernah menyampaikan aspirasi kepadanya. Harapannya agar kebijakan penertiban disertai dengan kepastian kelanjutan penataannya

Pasca pertemuan di April 2022 yang lalu Farida langsung menindaklanjuti berkomunikasi dengan perangkat daerah, terkait agar penertiban ditindaklanjuti dengan langkah yang solutif.

“Bahwa penataan ruang publik adalah bagian dari keniscayaan. Sebagai langkah srategis mewujudkan Depok yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera. Fraksi PKS Depok menyambut baik kebijakan ini. Termasuk menata lingkungan sekitar pasar tradisional,” tutur Farida Rachmayanti.

Namun, secara bersamaan selayaknya Pemkota Depok juga harus menyiapkan kebijakan pemberdayaan pedagangnya.

“Menyiapkan solusi ruang untuk keberlangsungan usaha mereka. Jangan sampai muncul pengangguran baru,” imbuhnya.

Farida menambahkan bahwa saat berdiskusi dengan pedagang ada pandangan bahwa berjualan di luar pasar lebih prospek ketimbang di dalam. Karena, menurut mereka konsumen enggan masuk ke dalam. Selain katanya kondisi pasar sendiri masih butuh beberapa renovasi.

“Jadi harus dicari solusi dan edukasi yang meyakinkan mereka bahwa ketika ditata ke dalam tetap akan banyak pembeli,” ucap Farida.

Farida menegaskan bahwa ini bukan tugas Satpol PP saja. Harus ada kolaborasi dari berbagai perangkat daerah lainnya. Seperti Disdagin, Bagian Ekonomi dan lain-lain.

Farida mewakili Fraksi PKS Depok, yakin bahwa permasalahan penertiban ini dapat diselesaikan dengan baik. Karena pemerintah sudah punya pengalaman sukses menata bawah fly over Arif Rahman Hakim menjadi rapih.

“Kita harus optimis bahwa terciptanya ruang publik yang tertata rapih akan membawa kemaslahatan bagi seluruh warga Depok. Termasuk bagi para pedagang sendiri. Seperti yang terjadi di kota-kota lain. Kuncinya memang kebijakan yang solutif, selain ketegasan. Jika pemerintah solutif, warga akan tertib,” pungkasnya. (gun/**Radar Depok)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.