Hewan Tak Layak Kurban Dijual

Hari raya idul kurban semakin dekat, pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi perlu mewaspadai ratusan hewan sakit dijual untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban. Data terakhir pada situs siagapmk.id, jumlah hewan terpapar Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia sebanyak 155.752 ekor, sedangkan Kota Bekasi 76 ekor, dan Kabupaten Bekasi 254 ekor. Sebagian diantaranya masuk kedalam kategori berat hingga tak layak kurban.

Ditengah semakin bertambahnya hewan ternak yang terpapar PMK, sudah nampak di beberapa titik pedagang hewan kurban. Bahkan hingga ada hewan kurban yang dijual mati karena PMK. Pemerintah tengah melakukan pengawasan dan pengetatan lalu lintas hewan.

“Di Kabupaten Bekasi tertanggal 13 kemarin, berdasarkan laporan yang kita terima dan ditindaklanjuti oleh petugas lapangan, memang sudah ada yang terindikasi sebanyak 254 ekor yang sakit,” ujar Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Dwiyan Wahyudi Harto, kepada Radar Bekasi, Selasa (14/6/2022).

Ratusan sapi terinfeksi wabah PMK berasal dari 16 kecamatan di Kabupaten Bekasi, diantaranya, Babelan, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Karang Bahagia, Serang Baru, Tambun Selatan, Tambun Utara, Bojongmangu, Sukawangi, Setu, Cibarusah, Cibitung, dan Kedungwaringin.

Kata Dwiyan, sampai sekarang sudah ada 110 ekor sapi yang ditangani. Sementara, 130 ekor masih sakit, kemudian satu ekor mati, dan yang dipotong bersyarat satu ekor. Menurutnya, penyebaran PMK ini virus yang melalui udara. Bisa juga melalui hewan, orang atau para pekerja, maupun makanannya.

“Makanya tingkat kesakitannya bisa tinggi. Misalkan dalam satu populasi ada satu saja yang kena, mungkin bisa 90 persen tertular. Cuma kalau segera ditangani, bisa cepat sembuh, yang sudah kita tangani 110 ekor, yang masih sakit 134 ekor, yang mati satu ekor, dan yang dipotong bersyarat satu ekor,” jelasnya.

Beberapa cara dilakukan dalam pengetatan ini, yaitu mencegah lalu lintas hewan yang berasal dari daerah zona merah atau area wabah ke luar daerah. Kemudian, lalu lintas hewan dari wilayah zona hijau ke wilayah zona hijau lainnya diizinkan. Sementara, lalu lintas hewan ternak dari wilayah zona hijau ke zona merah diizinkan dengan syarat hewan ternak tersebut dapat dipotong untuk kebutuhan hewan kurban.

Skema lalu lintas ini dilakukan untuk mempertahankan wilayah zona hijau atau bebas wabah tetap terjaga. Sebelum di lalu lintaskan, hewan ternak dikarantina selama 14 hari.

“Sementara pengawasan hewan ternak dari satu pulau ke pulau lain, dari satu zona hijau ke zona hijau lain dilakukan pengawasan cek poin yang diawasi oleh dinas peternakan provinsi atau kabupaten,” ungkap Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian (Kementan), Kuntoro Boga Andri, Selasa (14/6).

Lebih lanjut Kuntoro menjelaskan bahwa ketersediaan hewan kurban nasional saat ini 2,2 juta ekor, dan kebutuhan hewan kurban 1,8 juta ekor. Pemerintah berkeyakinan ketersediaan hewan kurban berlebih atau surplus.

Untuk wilayah provinsi yang kekurangan hewan kurban, kebutuhan akan dipenuhi dari daerah yang surplus melalui rekayasa lalu lintas hewan kurban. Hingga saat ini, 9 ribu ekor sapi telah diangkut dari NTT dan NTB menuju Jabodetabek melalui Pelabuhan Tanjung Priok.

“Kami sampaikan bahwa kebutuhan hewan kurban tahun ini mengalami peningkatan 11 sampai 13 persen dibandingkan tahun 2021,” tambahnya.

Delapan wilayah kecamatan di Kota Bekasi telah masuk dalam daftar daerah terkena wabah selama dua pekan ini. Dari puluhan hewan ternak yang terpapar, belum ada laporan hewan ternak mati, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi mengatakan telah memberikan pelayanan kesehatan kepada hewan yang terpapar PMK.

Untuk mengantisipasi hewan kurban sakit dari luar daerah, pihaknya telah mengundang Satpol-PP dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi untuk memperketat lalu lintas hewan kurban di dalam kota. Informasi terakhir, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan berkoordinasi untuk lalu lintas hewan melalui jalan tol, sehingga penjagaan akan dilakukan di pintu masuk dan keluar tol.

Setiap hewan yang masuk akan diperiksa asal daerah, surat sehat, dan surat bebas PMK. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban baru akan dilakukan H-7 menjelang idul kurban.

“Kita juga lagi siapkan personil, siapkan Tim, biasanya langsung kita datangi lokasi-lokasi para pedagang. Kalau saat ini kita fokus ke layanan kesehatan saja dulu dari beberapa peternak hewan melaporkan ada gejala, kita fokus ke peternak dulu,” kata Kepala DKPPP Kota Bekasi, Herbert Panjaitan.

Pihaknya tengah menunggu laporan lokasi para pedagang hewan kurban dari tiap kecamatan. Pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan surat kesehatan hewan akan dilakukan di tiap lokasi pedagang.

Dalam rapat virtual kemarin bersama DKPP Provinsi Jawa Barat, dalam waktu dekat akan dikirimkan vaksin PMK, vaksin pertama dikhususkan bagi peternak sapi perah. Sasaran awal ini disampaikan penting lantaran susu hewan ternak dikonsumsi oleh masyarakat, sementara untuk hewan pedaging yang terpapar PMK masih bisa dikonsumsi syarat tertentu.”Kita ada (peternak sapi perah) di wilayah Jatisampurna, itu juga tidak banyak,” tambahnya.

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa terkait Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Kurban saat Kondisi Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dalam fatwa bernomor 32 Tahun 2022 itu terdapat tiga hukum terhadap penyakit tersebut, yakni sah, tidak sah dan tidak memenuhi syarat sebagai hewan kurban .

Fatwa tersebut dikatakan bahwa hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori ringan tetap dinyatakan sah menjadi hewan kurban. Adapun kategori ringan meliputi lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tak nafsu makan dan keluar air liur lebih dari biasanya.
Selanjutnya untuk kategori tidak sah adalah hewan yang terkena PMK gejala klinis kategori berat. Ciri-cirinya adalah lepuh pada kuku sampai terlepas, pincang, tidak bisa berjalan dan menyebabkan hewan tersebut sangat kurus.

Hewan yang terjangkit PMK dengan gejala klinis kategori berat tapi sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan tersebut bisa disembelih. Kendati demikian dagingnya dianggap sedekah.

“Fatwa MUI sudah memperhatikan dan mempertimbangkan situasi dan kondisi wabah PMK yang sudah melanda kita,” jelas Kepala Pusat Pelatihan Pertanian Kementerian Pertanian Leli Nuryati.

Sementara itu, Penjual hewan kurban, Nur Cholis mengatakan, dengan adanya wabah PMK, stok hewan kurban baik sapi maupun kambing, untuk suplay dari Jawa dan Bali terkendala, karena banyak hal yang harus diurus, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Terutama untuk ijin lebih ketat, apalagi dari jawa timur dan jawa tengah, mengingat zona merah. Sehingga sapi-sapi dari Jawa timur tidak bisa keluar.

“Berpengaruh terhadap harga, pastinya untuk wilayah hewan kurban terbesar wilayah Bali, Kupang, dan lainnya, sangat terkendala. Karena jalurnya ketat. Makanya harga sekitar Rp 1 sampai Rp 1,5 Juta. stok hewan berkurang. Bisa dipastikan untuk wilayah Jabodetabek suplay hewan kurban terlambat,” jelasnya. (sur/pra)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.