Depok  

Keras, BEM UI Tolak RKUHP Bermasalah

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Aliansi BEM Universitas Indonesia (UI) membacakan pernyataan sikapnya mengenai pembahasan RKUHP yang tengah dikebut oleh pemerintah dan DPR secara diam-diam, di depan Gedung Rektorat UI, Senin (14/6).

Ketua BEM UI, Bayu Satria Utomo menjelaskan, Aliansi BEM se-UI akan terus menolak berbagai tindakan pemerintah yang tak mau membuka draf RKUHP terbarukan.

“Kami kecewa dengan sikap pemerintah dan DPR yang membahas rancangan undang-undang secara tertutup dan minim partisipasi publik,” jelasnya.

Sehingga ia memastikan bila Aliansi BEM se-UI menolak berbagai substansi yang bermasalah dalam RKUHP, seperti soal larangan unjuk rasa, penghinaan Presiden, dan lain sebagainya.

“Kami telah menolak substansi bermasalah dalam RKUHP sejak 2019, namun tak diindahkan oleh pemerintah dan DPR sampai kini. Bahkan, kami dihadirkan kekecewaan baru dengan minimnya keterbukaan dalam pembahasan RKUHP terbarukan,” tegas Bayu saat dikonfirmasi Radar Depok.

Menurut Bayu, upaya pengesahan RKUHP pada dasarnya tertunda sejak tahun 2019. Hal ini disebabkan karena draf RKUHP versi September 2019 menuai kontroversi dan penolakan dari berbagai kalangan masyarakat. Akibat hadirnya pasal-pasal bermasalah yang perlu ditinjau kembali.

Menanggapi respons tersebut, kata Bayu, Presiden Joko Widodo pada September 2019 silam memutuskan untuk menunda pengesahan RKUHP dan menarik draf RKUHP dari DPR untuk ditindaklanjuti Pemerintah.

“Tapi hingga saat ini, tidak terdapat draf terbaru RKUHP yang dibuka kepada publik,” katanya.

Ditegaskan Bayu, hal tersebut bertolak belakang dengan fakta bahwa proses pembahasan RKUHP oleh Pemerintah dan DPR RI terus berjalan pascapenundaan pada tahun 2019. Tanpa membuka keseluruhan draf terbaru RKUHP, Pemerintah bersama DPR RI justru melanjutkan pembahasan RKUHP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 25 Mei 2022 yang lalu.

Pemerintah dan DPR RI hanya sebatas menginformasikan matriks yang berisikan empat belas isu krusial RKUHP, padahal setidaknya terdapat 24 poin masalah dalam Daftar Inventarisasi Masalah RKUHP versi September 2019 yang diajukan Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Tak hanya itu, dilanjutkan Bayu, dalam RDP tersebut, Pemerintah dan DPR justru menyepakati untuk langsung membawa RKUHP ke dalam rapat paripurna karena pembahasan tingkat pertama telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Keputusan tersebut sejatinya patut disayangkan mengingat tidak terdapat pembahasan lebih lanjut terhadap substansi RKUHP yang menjunjung tinggi transparansi serta partisipasi publik yang bermakna.

“Ketidakjelasan terkait status draf terbaru RKUHP yang sedang dibahas pun menjadi permasalahan tersendiri, di mana hal ini mengakibatkan publik tidak dapat mengawal dan memantau permasalahan yang terkandung dalam draf terbaru RKUHP,” beber Bayu.

RKUHP akan menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang tentunya berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas. Namun, masyarakat sama sekali belum mendapatkan akses terhadap draf terbaru RKUHP.

Padahal, terdapat banyak poin permasalahan dari draf RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial. Seharusnya, dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan, Pemerintah dan DPR berkewajiban untuk menjamin transparansi dan menjunjung tinggi partisipasi masyarakat sebagai upaya mewujudkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas keterbukaan.

Adapun 3 poin pernyataan sikap Aliansi BEM se-UI. Pertama, Mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera membuka draf terbaru RKUHP. Kedua, Menuntut Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dan inklusif dengan mengutamakan partisipasi publik yang bermakna.

Dan terakhir yang Ketiga, Mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk meninjau kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP sebelum pengesahan dilakukan. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.