Depok  

Lintas Pemuka Agama : Depok Disebut Intoleran, Itu Salah Alamat

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Kota Depok yang masuk dalam salah satu kota intoleran menurut Setara Instute dibantah dengan tegas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Setara Institute dinilai tidak mengenali Kota Depok secara mendalam. Bahkan, indeks penilaian dirasa kurang tepat.

Pasalnya ada 64 rumah ibadah nasrani yang telah berdiri di Depok, hal tersebut membuktikan secara nyata Depok kota yang sangat menjaga keberagamaan kepercayaan.

“Jumlah itu hasil pengecekan langsung dari MUI Pusat untuk melihat secara dekat dan jelas soal toleransi di Depok,” tegas Bendahara FKUB Kota Depok, Mangranap Sinaga saat dikonfirmasi Radar Depok.

Dibeberkan Ranap, atas pernyataan dari MUI Pusat di kota-kota lain, jumlah gereja hanya sampai 42 sampai 45. Berarti terbukti survei stara institute sangat tidak tepat.

Ranap menegaskan, sangat banyak poin toleransi yang terus berjalan baik, mulai dari izin mendirikan rumah ibadah berjalan baik, tidak pernah ada gangguan beribadah, sampai semua pemuka lintas agama hubungannya harmonis.

“Jadi jelas sangat tidak tepat ya. Jangan hanya melihat satu atau dua kebijakan pemerintah yang diduga intoleran, langsung di sebut kota intoleran,” tegasnya dalam diskusi lintas pemuka agama di kawasan Pancoranmas.

Sementara, Kabid Kesatuan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok, Dewi Indriyanti mempertanyakan, kebijakan pemerintah yang apa dan yang mana untuk intoleransi, jika kebijakan tersebut dijadikan salah satu poin survei.

“Saya tanya, kebijakan yang apa, kebijakan yang mana, itu jelas sekali tidak ada. Kita semua di sini saling menghargai kepercayaan satu dengan yang lain,” katanya.

Padahal ditekankan Dewi, secara jelas visi dan misi Kota Depok tertuang visinya maju, berbudaya dan sejahtera. Lalu yang pentingnya juga ada di misi, pada poin ketiga yaitu mewujudkan masyarakat yang religius dengan berbasis kebhinekaan.

“Jelas kan ya kalau sudah berbasis kebhinekaan,” ungkap Dewi.

Dilokasi yang sama, perwakilan Kemenag Kota Depok, Hasan Basri menyampaikan, buntut dari survei itu keluar, kemungkinan karena selama dua tahun pandemi kurangnya koordinasi yang berjalan baik, antara Kemenag, masyarakat, dan pemerintah.

“Mungkin itu, sehingga menimbulkan polemik atau satu permasalahan yang berdampak pada kota depok sendiri,” kata Basri.

Namun dengan pertemuan lintas pemuka agama dan berbagai pihak sebagai langkah upaya penting untuk memulihkan polemik tersebut, yang bisa dikatakan tidak sangat tepat. (rd/arn)

 

Jurnalis : Arner Kelmanutu

Editor : Pebri Mulya

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.