Listrik Naik Mulai Juli

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebanyak 36.001 pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) UP3 Bekasi, bakal merogoh kocek lebih dalam mulai bulan depan. Pasalnya, per 1 Juli mendatang pemerintah dan PLN akan menaikan tarif listrik untuk golongan pelanggan non subsidi, Rumah Tangga (RT) mampu dan instansi pemerintah.

Penyesuaian atau adjustment tarif ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) nomor 3 tahun 2020, perubahan atas Permen ESDM nomor 28 tahun 2016. Total ada 38 golongan pelanggan listrik, mereka terbagi dalam golongan pelanggan subsidi dan non subsidi.

Penyesuaian tarif ini berlaku bagi pelanggan non subsidi. Diantaranya pelanggan golongan pelanggan RT dengan daya diatas 3.500 VA, gedung pemerintahan golongan berdaya 6.600 VA ke atas, serta penerangan jalan atau P3 Tegangan Rendah (P3/TR).

“Dengan kondisi saat ini, kemudian kita memerlukan koreksi untuk lebih tepat sasaran dan lebih berkeadilan. Dan diputuskan bahwa yang kemudian kita sesuaikan tarifnya adalah untuk R2, R3, dan sektor pemerintah atau publik,” kata Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana.

Rida menegaskan bahwa penyesuaian tarif ini tidak menyentuh golongan rumah tangga dengan daya dibawah 2.200 VA, golongan subsidi, dan bisnis. Hal ini dilakukan kata Rida, diantaranya untuk menjaga daya beli masyarakat, dan menjaga pertumbuhan iklim bisnis yang baru saja bergerak pasca pengetatan aktivitas ditengah pandemi.

Sehingga, mulai awal bulan nanti, akan terjadi perubahan tarif listrik pada golongan R2 dengan daya 3.500 VA sampai 5.500 VA dan R3 dengan daya 6.600 VA ke atas naik menjadi Rp1.699,53 per KWH. Sedangkan untuk pelanggan golongan pemerintah dengan daya 6.600 VA sampai 200 KVA atau P1 naik menjadi Rp1.699,53 per KWH, P2 dengan golongan lebih dari 200 KVA naik menjadi Rp1.522,88 per KWH, dan golongan P3/TR naik menjadi Rp1.699,53 per KWH.

Ia juga membeberkan empat faktor yang melatarbelakangi penyesuaian tarif, yakni asumsi makro ekonomi, harga minyak mentah atau ICP, inflasi, dan harga batubara. Contohnya harga ICP, asumsi pemerintah di dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berkisar USD 63 per barrel, sedangkan saat ini USD 103,91 per barrel.

Tarif ini akan berlaku mulai 1 Juli 2022 mendatang. Triwulan berikutnya, penyesuaian dilakukan kembali dengan mempertimbangkan diperluas atau atau tetap dengan golongan yang telah ditentukan kemarin.

“Nanti pada saatnya untuk triwulan 4 pun kita akan melakukan hal yang sama, mungkin diperluas, mungkin tidak atau apa, atau apapun ke golongan yang lainnya tergantung dari perkembangan perekonomian termasuk dalamnya penanganan kita terhadap Covid-19 yang masih terjadi di negeri tercinta ini,” tambahnya.

Di Bekasi, PLN UP3 Bekasi mencatat jumlah pelanggan listrik saat ini sebanyak 970.279 pelanggan, terdiri dari berbagai golongan pelanggan. Berdasarkan kriteria golongan pelanggan yang disesuaikan tarifnya, jumlah pelanggan yang naik mulai bulan Juli sebanyak 36.001 pelanggan.

“Jumlah pelanggan rumah tangga daya 3.500 sampai 5.500 VA sebanyak 30.651 pelanggan, rumah tangga daya di atas 6.600 VA sebanyak 2.938 pelanggan, pemerintah daya 6.600 VA sampai 200 KVA sebanyak 200 pelanggan, daya diatas 200 KVA sebanyak 25 pelanggan, dan PJU pemerintah sebanyak 2.187 pelanggan,” kata Manager PLN UP3 Bekasi, Rahmi Handayani.

Ratusan pelanggan ribu pelanggan PLN UP3 Bekasi tersebar di enam ULP, yakni Bekasi Kota, Bantargebang, Mustikajaya, Babelan, Medansatria, dan Prima Bekasi khusus untuk pelanggan tegangan menengah.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasodjo menyampaikan bahwa subsidi yang telah digelontorkan oleh pemerintah mencapai Rp243 triliun sejak tahun 2017 sampai 2021, ditambah dengan kompensasi sebesar 94 triliun. Tercatat ada Rp4 triliun kompensasi selama ini tidak tepat sasaran, diterima oleh rumah tangga mapan dengan daya diatas 3.500 VA.

Disamping tidak tepat sasarannya kompensasi, penyesuaian juga dilatarbelakangi oleh faktor eksternal.

“Jadi ada peningkatan luar biasa, tentu saja biaya pokok produksi meningkat,” katanya.

Bantuan pemerintah kata Darmawan sebesar Rp225 per KWH. Setelah dilakukan penyesuaian, harga per KWH naik menjadi Rp1.699,53, total ada 25 persen dari jumlah pelanggan yang akan terdampak.

Ia meyakini penyesuaian tarif ini tidak akan berdampak pada daya beli masyarakat bawah. Selain itu, dipastikan tidak ada penyesuaian tarif golongan industri dan bisnis. Pertimbangannya, sektor ini dianggap menjadi faktor pendorong, penggerak, dan pondasi ekonomi nasional.

“Untuk itu dengan adanya ini, akan ada penghematan APBN sebesar 3,1 triliun untuk triwulan 3 dan 4 di tahun 2022,” tambahnya. (Sur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.