Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Dua Raperda Retribusi Diketok

Sumber: Radar Sukabumi

PALABUHANRATU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (20/6).

Dua raperda tersebut tentang retribusi persetujuan bangunan gedung dan tentang penggunanaan tenaga kerja asing.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali yang memimpin rapat paripurna mengatakan, dua raperda tersebut telah dibahas dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

“Alhamdulillah telah selesai disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga dua raperda itu disahkan menjadi perda, tinggal tahapan yang belum selesai. Setelah disahkan tadi pemerintah daerah berkewajiban untuk menyampaikan ke provinsi dan kementrian keuangan, setelah itu baru bisa dilembar negarakan,” kata Budi Azhar kepada awak media, Senin.

Budi Azhar menjelaskan, selain mengesahkan dua raperda, rapat paripurna juga membahas nota penjelasan bupati mengenai raperda tentang LKPJ anggaran tahun 2021. “Tadi sudah disampaikan, nanti ada tahap kedua yaitu paripurna hari Rabu, pandangan fraksi tentang LKPJ, nantinya yang akan dilaksanakan paripurna lagi.
Baru nanti ada jawaban bupati di bahas di Pansus dan Banggar,” jelasnya.

LKPJ yang dibahas, kata Budi, menurutnya hasil dari pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI yang nantinya akan mendapat pandangan fraksi fraksi pada rapat paripurna berikutnya.

“Kemudian setelah itu pak Bupati memberikan jawaban lagi di paripurna di hari Jumat, setelah itu baru dibahas melalui banggar dan komisi komisi,” terangnya.

Budi memaparkan, dua raperda tentang retribusi akan berdampak terhadap peningkatan PAD Daerah.

“Kaitan retribusi pemerintah daerah manakala tidak mempunyai acuan hukum dasar. Kan, kita tidak bisa menarik retribusi tetapi kalau kita sudah mempunyai perda retribusi bangunan gedung dan retribusi tenaga asing pemerintah daerah punya kesempatan untuk bisa menarik retribusi untuk dua perda tersebut sehingga akan berdampak terhadap PAD,” bebernya.

“Harapan saya, pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat atau isi dari raperda tersebut sehingga raperda yang sudah disepakati bersama ini, bisa dijalankan dengan baik, sehingga bisa di implementasikan dengan baik dan menjadikan tertib dari sisi administrasi dan menambah PAD di Kabupaten Sukabumi,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengungkapkan, pelaporan mengenai pertanggungjawaban APBD dan juga dua raperda didorong percepatannya karena aturan dengan posisi penggantian retribusi IMB akan menghilangkan.

“Jadi ini soal pendapatan daerah jadi harus cepat, kalau tanpa ada perubahan perda tadi kita belum bisa beban adminitrasi. Secepatnya target kita, karena selesai aturan ini, sehingga kita bisa mengambil retribusi, sementara saat ini memakai SK Bupati,” tandasnya. (Cr2/d)

Bupati Sukabumi Marwan Hamami bersama pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi dalam rapat paripurna yang membahas tentang dua raperda retribusi di Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Senin (20/6).The post Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Dua Raperda Retribusi Diketok appeared first on Radar Sukabumi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.