PT Panjunan Cianjur Terancam Disanksi Cabut Izin Usaha, Tidak Daftarkan Karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan

PT Panjunan Cianjur

CIANJUR – Perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) bakal kena sanksi. Hal itu diungkapkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cianjur, Waluyo melalui Relationship Officer BPJS Ketenagakerjaan KCP Cianjur, Parjan.

Parjan menuturkan, adapun di antara sanksinya mulai dari teguran, pencabutan pelayanan publik tertentu, hingga pencabutan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

Mendaftarkan pekerja ke BPJS TK menjadi kewajiban perusahaan. Pekerja yang sudah melakukan tugasnya harus sudah dicover BPJS TK secepatnya.

“Begitu masuk sebagai pekerja harus didaftarkan. Misal masuk hari ini, ya harus sudah didaftarkan, misal besok ada apa-apa (kecelakaan kerja) bagaimana?,” kata Parjan.

Maka, jika ada perusahaan yang belum atau tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS TK akan dapat sanksi berupa pencabutan pelayanan publik tertentu. Contoh pelayanan publik tertentu antara lain izin terkait usaha, izin untuk mengikuti tender proyek, dan izin mendirikan bangunan, dan lainnya.

Prosesnya perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya ke BPJS TK direkomendasikan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Setelah itu keputusan akan diambil di PTSP.

“PTSP mau bekukan atau cabut izin itu terserah,” tuturnya.

Khususnya di Cianjur, ada salah satu perusahaan yang sudah lama berdiri namun karyawannya tidak didaftarkan ke BPJS TK. Perusahaan itu yakni PT Panjunan Cianjur yang berlokasi di Jalan Raya Bandung Karangtengah Cianjur.

“Dalam hal ini, harusnya pekerja juga diminta aktif melaporkan ke kita jika belum didaftarkan,” kata Parjan.

Tak hanya BPJS Ketenagakerjaan, menurut informasi yang terhimpun dari salah seorang eks Karyawan PT Panjunan Cianjur berinisial B (30) memaparkan, bahwa hak sosialnya selama ia bergabung menjadi karyawan tidak pernah mendapatkan atau terdaftar kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.

“Selama saya bergabung dari tahun 2017 menjadi karyawan yakni sebagai salesman tidak pernah mendapatkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan,” katanya.

Selain itu, menurut informasi, bahwa perusahaan tersebut diduga mempekerjakan karyawannya dengan aturan-aturan yang seenaknya. Misal, di antaranya jika karyawan khususnya salesman tidak memenuhi target dalam tiga bulan maka karyawan tersebut akan dikeluarkan, dan jika tidak memenuhi target dalam satu bulan maka gaji karyawan akan di hold atau tidak diberikan.

Tak hanya itu juga, jika karyawan sakit atau izin meskipun sudah memberikan surat, maka karyawan tersebut akan kena potongan haknya atau gajinya, dan masih banyak lagi aturan-aturan perusahaan yang dapat merugikan karyawan.

HRD PT Panjunan Cianjur, Rian mengatakan, kebijakan mendaftarkan karyawan BPJS di perusahaan tentunya itu keputusan owner perusahaan yang menentukan.

“Sebenarnya jika tidak terjadinya pandemi dua tahun ke belakang kami sudah bersiap mendata karyawan dan akan mendaftarkan nya sebagai peserta BPJS, namun dikarenakan pandemi jadi pendaftarannya ditunda, dan memang sebagian karyawan sudah ada yang didaftarkan,” ujarnya.

Sementara itu, Pimpinan Kantor Hukum Fans & Partner Law Firm, Fanpan Nugraha mengatakan, adanya karyawan di perusahaan PT Panjunan Cianjur yang tidak mendapatkan haknya, dalam hal ini terkait jaminan sosial ini harus ada tindakan dari semua pihak, khususnya pemangku kebijakan di Pemerintahan Kabupaten Cianjur.

Karena menurut Fanpan, jika sebuah perusahaan memiliki karyawan lebih dari seratus karyawan, maka perusahaan tersebut wajib mendaftarkan jaminan sosial, baik itu BPJS ketenagakerjaan maupun BPJS kesehatan.

“Hal itu sudah diatur sesuai aturan perundang-undangan di antaranya pada UU No 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial,” katanya.

Maka dari itu, Fanpan menegaskan pada pihak terkait yakni Dinas Ketenagakerjaan Cianjur agar segera bertindak dan mengevaluasi perusahaan tersebut.

“Saya minta dengan tegas, pada dinas terkait dalam hal ini dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cianjur, agar segera mengevaluasi perusahaan tersebut. Jangan hanya perusahaan yang mematuhi aturan saja yang dipantau, namun perusahaan ini dibiarkan begitu saja. Ini harus dipantau juga, jangan jadi polemik yang buruk bagi Kabupaten Cianjur. Jika dinas terkait tidak bergerak maka saya segera laporkan pada Bupati Cianjur,” tegasnya.(ndk/RADARCIANJUR.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.