Rokok Ilegal Sebabkan Negara Rugi Miliaran Rupiah di Bekasi

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Negara kehilangan pendapatan senilai miliaran rupiah setiap tahunnya di Bekasi. Kebocoran pajak itu disebabkan kian maraknya peredaran rokok ilegal. Keberadaan rokok ilegal di Bekasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Sampai pertengahan tahun ini saja jumlah rokok ilegal yang berhasil diamankan aparat berwenang lima kali lipat lebih banyak ketimbang 2021.

Pada 2021, di Kota Bekasi sebanyak 148.620 batang rokok ilegal yang berhasil diamankan, potensi kerugian negara mencapai Rp164.595.000. Menjelang akhir 2021, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) A Bekasi memusnahkan sebanyak 6,6 juta batang rokok ilegal yang berhasil disita dari wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi total kerugian mencapai Rp3,3 miliar.

Melihat torehan tahun lalu, petugas kembali rutin melakukan aksi penyisiran rokok ilegal di Kota Bekasi. Dan hasil dari operasi penyisirannya selama setengah tahun ini ternyata sangat mengejutkan. Yakni sebanyak 576.340 batang rokok ilegal berhasil diamankan. Jumlah itu lima kali lipat dari temuan sepanjang tahun 2021.

Satpol-PP Kota Bekasi mencatat sebagian besar rokok datang dari wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kota Bekasi pada tahun 2021 paling banyak memperoleh rokok ilegal.

“Kemudian kalau di 2022 yang sudah kita lakukan di beberapa kecamatan, kita juga paling tinggi di Jabar,” kata Kepala Satpol-PP Kota Bekasi, Abi Hurairah.

Penyisiran dilakukan oleh Satpol-PP bersama dengan petugas KPPBC TMP A Bekasi. Abi meyakini tingginya peredaran rokok ilegal tidak hanya ada di Bekasi.

Untuk menginventarisir keberadaan rokok ilegal, petugas harus berpura-pura menjadi pembeli, setiap titik yang ditemukan rokok tanpa cukai menjadi incaran petugas. Jauh lebih murah dibandingkan rokok legal, harganya berkisar mulai dari Rp5 ribu per bungkus.

Hasil pemetaan semester awal 2022, peta sebaran rokok ilegal berada di tiga kecamatan, yakni Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan Bekasi Selatan. Dari tiga wilayah tersebut petugas mengamankan 500 ribu batang lebih rokok ilegal. Penjual dan distributor yang kedapatan menjual rokok ilegal disanksi oleh bea cukai.

“Yang sanksi bea cukai, bukan Satpol-PP. Kita hanya barang bukti, lalu kita serahkan ke bea cukai,” tukasnya.

Sebagaimana diketahui, negara memiliki banyak sumber pendapatan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Salah satunya cukai yang melekat pada setiap bungkus rokok. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 25/PMK.07/2022, tahun ini Provinsi Jawa Barat mendapat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp439,05 miliar, Kota Bekasi sebesar Rp5,15 miliar, dan Kabupaten Bekasi sebesar Rp5,21 miliar.

Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 215 tahun 2021, DBH CHT yang telah didistribusikan ke tiap daerah 50 persennya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, 40 persen untuk kesehatan, dan 10 persen untuk penegakan hukum. Sehingga, Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi harus berjuang menekan peredaran rokok ilegal menggunakan 10 persen dari total DBH CHT yang didapat.

Usaha negara untuk meningkatkan pendapatan disebut oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar), UU Ruzhanul Ulum kemarin di Kota Bekasi. Tambahan uang kata UU dibutuhkan untuk memenuhi keinginan masyarakat, terutama di Kota Bekasi.

“Maka DBH CHT adalah salah satu prioritas kami. Sementara akhir-akhir ini DBH CHT banyak terganggu dengan lahirnya, atau beredarnya rokok ilegal di Jawa Barat. Terutama di daerah Bekasi yang paling banyak,” ungkapnya, Rabu (3/8).

Alasan tingginya peredaran rokok ilegal atau rokok tanpa cukai di Bekasi, ia datang ke Bekasi meminta masyarakat mendukung pemerintah menggempur peredaran rokok ilegal. Distributor, penjual, hingga perokoknya diminta berhenti menjual dan mengkonsumsi rokok ilegal ini.

Orang nomor dua di Jawa Barat ini tidak menampik peredaran rokok ilegal sangat menguntungkan bagi penjual dan pembelinya, lantaran harga yang relatif lebih murah dibandingkan rokok kena cukai atau legal. Namun, ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh warga negara.

“Sedangkan disini ada aturan bagi masyarakat, tidak boleh melanggar negara, tidak boleh melawan negara,” sambungnya.

Pemberantasan sejatinya dilakukan di hulu. Namun, hasil penertiban selama ini, rokok ilegal datang dari luar wilayah Jawa Barat. Ia mengingatkan sanksi berlaku bagi pembuat, penjual, hingga pembeli.

Sulit dihentikan, penjual dan aparatur pemerintah seolah kucing-kucingan, rokok ilegal tidak dipajang di etalase seperti saat menjajakan rokok legal pada umumnya. Penjual dan pembelinya tahu sama tahu.

“Tadi barusan dari pihak Satpol-PP, ada yang dijual di tempat tukang cukur, ada di tempat yang lain, tidak ada plang. Tetapi tahu sama tahu bahwa disitu ada rokok ilegal,” tukasnya.

Oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, DBH CHT dimanfaatkan untuk sektor kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga penindakan hukum. Di sektor kesehatan, kompensasi dari DBH CHT dilaksanakan melalui beberapa kegiatan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bekasi.

Bidang kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan di Dinas Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Sementara penindakan dilakukan melalui beberapa kegiatan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Bekasi.

“Kita dapat kompensasi cukup lumayan, dan itu terbagi dalam beberapa program yang ada di teman-teman OPD-OPD,” ungkap Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemkot Bekasi, Sugiono.

Penertiban periode tahun 2022 pertama sudah berakhir, dilanjutkan pada periode selanjutnya mulai bulan September mendatang. Keberadaan rokok kena cukai dinilai penting lantaran masuk kas negara sebagai pendapatan, semakin banyak barang yang tidak melalui proses kepabeanan secara otomatis membuat potensi pendapatan negara bocor.

“Nah nilai kompensasi ini menjadi bagian bagaimana kita menggali sebesar-besarnya pendapatan negara,” tukasnya.(Sur)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.