Soal Penghapusan Honorer, Pemkot Sukabumi Dilema

Sumber: Radar Sukabumi

SUKABUMI — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, masih dilema dengan adanya penghapuasan pegawai honorer pada 2023 mendatang.

“Kami sampai saat ini masih mendiskusikan bukan hanya Sukabumi, tapi kota dan kabupaten bahkan provinsi se Indonesia juga mendiskusikan keberadaan honorer,” ungkap Walikota Sukabumi Achmad Fahmi kepada wartawan, Senin (13/6).

Lanjut Fahmi, keberadaan honorer di Kota Sukabumi ini sangat banyak dan kinerjanya dibutuhkan di intansi yang ada. “Tidak bisa dipungkiri, jumlah honerer bukan satu dua orang saja. Bahkan, keberadaan honorer sangat dibutuhkan untuk keberjalanan pemerintahan,” ujarnya.

Kendati adanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), lanjut Fahmi, honorer yang saat ini dibutuhkan tidak bisa semuanya masuk lantaran adanya keterbatasan kouta dan formasi penerimaan. “Berbeda dengan PPPK ada mekanisme ujian seleksi dan terbatasnya kuota. Nanti kita lihat selanjutnya,” paparnya.

Fahmi menyebutkan, hingga saat ini Pemkot Sukabumi terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat melalui Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) bahwa keberadaan honorer sangat dibutuhkan. “Mudah-mudahan ada kebijakan lain dari pemerintah pusat dalam rangka permasalahan tenaga honorer ini. Karena itu, kami terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat,”

Sebelumnya, Kepala Bidang Kepegawaian BKPSDM Kota Sukabumi, Taufik Hidayah menjelaskan, dari 1.141 tenaga honorer baru 533 yang direkrut menjadi PPPK. “Sebetulnya kalau kita simak baik-baik secara utuh, di Pasal 99 Peraturan Pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, tidak ada diksi yang menyebutkan tentang penghapusan honorer. Untuk pegawai non ASN masih bisa bertugas sampai 2023,” singkatnya. (bam)

The post Soal Penghapusan Honorer, Pemkot Sukabumi Dilema appeared first on Radar Sukabumi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.