Soal RKUHP Hina Pemerintah Dipidana, Wabup Cianjur : Hal yang Wajar

RADARCIANJUR.com- Wakil Bupati (wabup) Cianjur TB Mulyana Syahrudin menyambut baik soal rencana pemerintah pusat dan DPR RI mengesahkan Rancangan KUHP (RKUHP) pada bulan depan atau Juli 2022.

Diketahui satu pasal yang terdapat di dalam RKUHP ini pun disorot karena berisi mengenai ancaman bagi masyarakat yang menghina Pemerintah.

Tak hanya sampai di situ, hukuman bagi penghina pemerintah melalui media sosial atau menyebarkannya hingga diketahui oleh umum dapat dikenakan hukuman penjara 4 tahun sesuai yang diatur dalam pasal 241.

Politisi senior partai Golkar ini menganggap hal yang wajar jika UU tersebut disahkan oleh pemerintah pusat.

“Wajar, melakukan penghinaan terhadap orang lain saja seperti mengejek, mengolok-olok, mencela, menghina fisik, menyerang kehormatan bisa dikenakan sanksi pidana, apalagi menghina pemerintah,” katanya.

TB pun menganggap suatu hal yang lumrah jika ada perubahan dalam undang-undang untuk kemajuan bersama.

“Itu bukan UU, itu baru rancangan UU, kan belum disahkan, bukan bagus hanya saya menilai wajar kalau ada pemikiran seperti itu dalam RKUHP,” ujarnya.

Ia pun mempersilahkan bagi pihak-pihak yang keberatan dengan RKUHP itu.

“Kalau ada pemikiran lain atau keberatan, masih ada waktu sepanjang belum diberlakukan,” pungkasnya. (byu)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.