Depok  

UI Hadiahi Jokowi 3 Tuntutan

RADARDEPOK.COM, DEPOK – Mahasiswa UI memberikan hadiah kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus yaitu tuntutan Somasi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Hal ini bentuk kekecewaan kepada Pemerintah karena tidak ada keterbukaan terhadap publik soal rancangan tersebut.

Ketua BEM UI, Bayu Satrio Utomo menegaskan, ada tiga tuntutan yang dilayangkannya dalam perayaan hari ulang tahun Presiden Jokowi. Pertama, mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat.

serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna,” tegasnya saat dikonfirmasi Radar Depok usai menjalani Aksi Demo di Istana Negara, Jakarta.

Lalu, Kedua yaitu menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara.

Meski itu tidak termasuk ke dalam isu krusial, tapi harus dibahas secara transparan karena ini Negara demokrasi,” ungkap Bayu.

Selanjutnya, ketiga adalah Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7 x 24 jam, alias tujuh hari ke depan sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019.

Jadi kami minta untu secepatnya direspon, bila Presiden bersama jajarannya mengakui ini Negara demokrasi,” katanya.

Pada rapat Komisi III DPR RI dengan Pemerintah pada tanggal 25 Mei 2022, Pemerintah dan DPR hanya menyinggung 14 isu krusial yang sebagian besar juga masih menimbulkan polemik. Terkait substansi 14 isu tersebut, terdapat beberapa pasal yang masih menjadi problematika, beberapa di antaranya adalah mengenai Living Law, pidana mati, contempt of court, Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden, Aborsi, Hate Speech, dan Kohabitasi.

Dijelaskan Bayu, di luar empat belas isu krusial RKUHP yang dibahas dalam RDP tersebut, masih terdapat pasal-pasal bermasalah yang patut dibahas kembali, di antaranya Pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKUHP.

Terdapat banyak poin permasalahan dari draf RKUHP versi September 2019 yang perlu ditinjau dan dibahas bersama secara substansial, di antaranya Pasal 273 RKUHP dan Pasal 354 RKUHP itu tadi,” lanjutnya.

Sikap tertutup Pemerintah dan DPR RI sangatlah disayangkan mengingat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna sudah sepatutnya diutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. (rd/arn)

Jurnalis : Arnet Kelmanutu

Editor : Junior Williandro

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.